banner kaos copy

Teken Perppu Ormas, Syafii Maarif Sebut Jokowi Tak Butuh Popularitas

Senin, 17/7/2017
Rio Sandy/JIBI/Bisnis
Jokowi dan Syafii Maarif (Dok/JIBI/Solopos/Antara)
Jokowi dan Syafii Maarif (Dok/JIBI/Solopos/Antara)

Syafii Maarif mengakui keberanian Presiden Jokowi meneken Perppu Ormas dan tak mempedulikan popularitas.

Semarangpos.com, JAKARTA — Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Ahmad Syafii Maarif, mengakui keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerinah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai keputusan berani.

Menurut Syafii, Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan tingkat popularitasnya saat menyetujui perppu yang belakangan ditentang oleh sejumlah kalangan itu. Banyak kalangan yang mengkritik penerbitan perppu tersebut, termasuk dari kalangan politikus yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.

Syafii Maarif mengatakan pengesahan perppu tersebut banyak disalahartikan sebagai bentuk perlawanan terhadap umat Islam. Pihaknya mempertanyakan umat Islam mana yang merasa dilawan dengan perppu itu.

“Presiden mengatakan dirinya tidak perlu popularitas?, ini rakyat yang punya. Saya bilang berani sekali,” kata Buya sapaan Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/7/2017).

Menurutnya, perppu tersebut sengaja digunakan pihak lain sebagai isu menuju Pilpres 2019. Namun, Presiden Jokowi diklaim tidak memerdulikannya dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Dia berpendapat Presiden Jokowi tidak memiliki beban, keinginan korupsi, maupun kepentingan memperkaya diri.

Sebelumnya, Presiden mempersilakan pihak-pihak yang tidak setuju dengan Perppu No. 2/2017 tentang Ormas untuk menempuh jalur hukum. Presiden mengatakan pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat yang menentang produk hukum pemerintah. Ruang tersebut berupa jalur hukum yang diberikan pemerintah sebagai negara hukum.

“Yang tidak setuju dengan Perppu Ormas misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan resmi, Minggu (16/7/2017).

Presiden menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila terjadi upaya-upaya yang dapat merusak dan meruntuhkan demokrasi NKRI. Pemerintah menyadari keberagaman dan ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah anugerah yang harus terus dijaga dan dipelihara.

“Kalau ada yang masih ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan mengganti pandangan negara dengan ideologi yang lain, apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak,” tegas Presiden.


Iklan Cespleng
Pasang Iklan Anda!

ARTIKEL LAINNYA
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Indrianto Eko Suwarso) PILPRES 2019 : Presidential Treshold 20% Sejak 2009, Jokowi: Kok Baru Ramai Sekarang?
Dokumentasi kegiatan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah di Kota Semarang. (Youtube.com) Pemkab Sukoharjo Telusuri Keterlibatan PNS di HTI
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Indrianto Eko Suwarso) Balas SBY, Jokowi Tanya “Kekuasaan Absolut yang Mana?”
Pengamen nyanyikan lagu pujian untuk Jokowi (Twitter) VIDEO UNIK : Kagum dengan Presiden, Pengamen Ini Nyanyi “Jokowi Ganteng”
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, berfoto seusai mengikuti acara Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIV Provinsi Jawa Timur tahun 2017 di Alun-alun Ponorogo, Kamis (27/7/2017). (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com) Pakde Karwo Melarang PNS Jatim Ikut Ormas Bertentangan Pancasila