Diminta Panggil Paksa KPK, Begini Jawaban Kapolri di Depan DPR

Kamis, 12/10/2017
Lingga Sukatma Wiangga
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (JIBI/Solopos/Antara/Setpres/Agus Suparto)
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (JIBI/Solopos/Antara/Setpres/Agus Suparto)

Di depan Komisi III DPR, Kapolri didesak untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap lembaga lain, termasuk KPK.

Semarangpos.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan memutuskan terkait dengan pemanggilan paksa pimpinan lembaga negara lain oleh kepolisian atas permintaan DPR. Pasalnya, tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur hal itu.

Tito mengatakan KUHAP selama ini tidak mengatur pemanggilan paksa atas permintaan DPR. Di sisi lain, UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) pun menurutnya belum jelas mengatur hal tersebut.

Sebelumnya, DPR melalui Pansus Hak Angket terhadap KPK berencana memanggil paksa komisioner lembaga antirasuah tersebut karena enggan menemui alat kelengkapan dewan tersebut. Pasalnya, KPK menilai Pansus cacat hukum dan melanggar UU MD3.

Kendati demikian, kepolisian akan tetap mempertimbangkan langkah yang harus diambil terkait hal ini. Kepolisian, kata Tito, akan membicarakan hal ini dengan ahli dari eksternal, ahli hukum tata negara dan pidana. Dengan demikian, pihaknya akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan panggilan paksa atas permintaan DPR itu.

“Selama ini yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian itu tidak tercantum secara eksplisit di sana. Ini menimbulkan keragu-raguan bagi kami. Tapi kami akan pertimbangkan dan akan kami sampaikan hasinya kepada yang kami muliakan seluruh anggota Komisi III,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (12/10/2017).

Terkait hal itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengutarakan penyesalannya. Dia menilai, permintaan DPR terkait pemanggilan paksa adalah amanat undang-undang tersebut.

“Di undang-undang tersebut [MD3] tertera Polri. Kalau di undang-undang perintahnya pamdal, kami tidak akan minta bantuan Polri,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR yang juga Ketua Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan panggilan paksa yang diminta pihaknya bukan terkait pidana yang membutuhkan hukum acara. “Ini ranah hukum tata negara. Konteks hukum tata negara,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan terkait hal ini konsistensi Polri dipertanyakan karena tidak mau melaksanakan perintah undang-undang. Dia menyebut, ranah kepolisian adalah melaksanakan hukum dan bukan menafsirkan hukum.

“Tugas polisi adalah melaksanakan hukum,” ujarnya.


Iklan Cespleng

    Iklan belum ada yang tayang.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dotcom/www/semarang/elements/themes/mobilev3/ads/cespleng-300.php on line 34
Pasang Iklan Anda!

ARTIKEL LAINNYA
Polwan menjelaskan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pendampingan Dana Desa (Sipades) yang diluncurkan di Kota Semarang, Jateng, Kamis (22/3/2018) malam. (JIBI/Solopos/Antara/Aditya Pradana Putra) Foto Aplikasi Sipades Kawal Dana Desa
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (kedua dari kanan) bersama Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono (kanan), Plt. Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko (kedua dari kiri), Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi (kiri), mantan Kapolda Jateng Didi Widayadi (ketiga dari kiri), dan ulama Habib Luthfi bin Yahya (ketiga dari kanan) bersama-sama menekan tombol peresmian gedung baru Mapolda Jateng, di Kota Semarang, Jateng, Jumat (23/3/2018). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo) FOTO AGENDA SEMARANG : Gedung Baru Mapolda Jateng Diresmikan
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (JIBI/Solopos/Antara/Setpres/Agus Suparto) Kapolri Tito Karnavian Bilang Tak Perlu Khawatir Negara Bubar, Ini Alasannya…
Gedung baru Mapolda Jateng di Kota Semarang. (Okezone.com-Taufik Budi) AGENDA SEMARANG : Resmikan Gedung Baru Mapolda Jateng, Kapolri Tak Ingin Seperti Kandang Macan
Gedung baru Polda Jateng di Jl. Pahlawan, Kota Semarang. (Okezone.com-Taufik Budi) AGENDA SEMARANG : Kapolri Resmikan Gedung Baru Mapolda Jateng