Diminta Panggil Paksa KPK, Begini Jawaban Kapolri di Depan DPR

Kamis, 12/10/2017
Lingga Sukatma Wiangga
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (JIBI/Solopos/Antara/Setpres/Agus Suparto)
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (JIBI/Solopos/Antara/Setpres/Agus Suparto)

Di depan Komisi III DPR, Kapolri didesak untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap lembaga lain, termasuk KPK.

Semarangpos.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan memutuskan terkait dengan pemanggilan paksa pimpinan lembaga negara lain oleh kepolisian atas permintaan DPR. Pasalnya, tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur hal itu.

Tito mengatakan KUHAP selama ini tidak mengatur pemanggilan paksa atas permintaan DPR. Di sisi lain, UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) pun menurutnya belum jelas mengatur hal tersebut.

Sebelumnya, DPR melalui Pansus Hak Angket terhadap KPK berencana memanggil paksa komisioner lembaga antirasuah tersebut karena enggan menemui alat kelengkapan dewan tersebut. Pasalnya, KPK menilai Pansus cacat hukum dan melanggar UU MD3.

Kendati demikian, kepolisian akan tetap mempertimbangkan langkah yang harus diambil terkait hal ini. Kepolisian, kata Tito, akan membicarakan hal ini dengan ahli dari eksternal, ahli hukum tata negara dan pidana. Dengan demikian, pihaknya akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan panggilan paksa atas permintaan DPR itu.

“Selama ini yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian itu tidak tercantum secara eksplisit di sana. Ini menimbulkan keragu-raguan bagi kami. Tapi kami akan pertimbangkan dan akan kami sampaikan hasinya kepada yang kami muliakan seluruh anggota Komisi III,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (12/10/2017).

Terkait hal itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengutarakan penyesalannya. Dia menilai, permintaan DPR terkait pemanggilan paksa adalah amanat undang-undang tersebut.

“Di undang-undang tersebut [MD3] tertera Polri. Kalau di undang-undang perintahnya pamdal, kami tidak akan minta bantuan Polri,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR yang juga Ketua Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan panggilan paksa yang diminta pihaknya bukan terkait pidana yang membutuhkan hukum acara. “Ini ranah hukum tata negara. Konteks hukum tata negara,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan terkait hal ini konsistensi Polri dipertanyakan karena tidak mau melaksanakan perintah undang-undang. Dia menyebut, ranah kepolisian adalah melaksanakan hukum dan bukan menafsirkan hukum.

“Tugas polisi adalah melaksanakan hukum,” ujarnya.


Iklan Cespleng
  • RUMAH DIJUAL PALM REGENCY T50/100 Lok blkg hotel Alana,dekat DPRD,Free pagar+water heater,Lantai granit…
  • SERBA-SERBI JL/BL Etalase Ukrn 1m:950Rb;1,5m:1.250Jt;2m:1,5Jt-081393655573 (A00379122017) JL/BL Bekas:…
  • TANAH DIJUAL JL TANAH 218m Lok.Kerten PersisBlkg Hotel Sunan.H:087834731556 (A00057122017) 14DR-19Kav,L…
  • SERVICE FAUZI SERVICE TV Panggilan,Semua merk,Garansi/085647027060(WA) (A00183112017) SERVIS SGALA…
  • RUMAH DIKONTRAKKAN DISEWA:Melati IIC 2/5 Fajar Ind,150m,2KT,AC,W.Hiter:0811294106 (A00182122017) DiKONTRAKKAN…
Pasang Iklan Anda!

ARTIKEL LAINNYA
Terdakwa kasus kepemilikan amunisi Muhammad Bahrun Naim menjalani sidang di Pengadilan Negeri Solo, 21 Februari 2011. (JIBI/Solopos/Dok) Kapolri Pastikan Kabar Bahrun Naim Tewas Hoax!
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (JIBI/Solopos/Antara/Setpres/Agus Suparto) Jelang Natal 2017, Kapolri Peringatkan Para Kartel
Fahri Hamzah Sebut Pansus Angket Bisa Panggil Paksa KPK
Sejumlah polisi melintasi tameng yang diletakkan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (5/8/2014). Polri menyiapkan 22.000 personel untuk mengamankan gedung MK selama berlangsungnya proses persidangan sengketa Pilpres 2014 yang sidang perdananya dijadwalkan Rabu (5/9/2014) ini. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.) Busyro Muqoddas Cabut Gugatan, MK Tetap Uji Materi Hak Angket DPR
Kecewa Ketua MK, Busyro Muqoddas Cabut Permohonan Uji Materi Hak Angket DPR